Mengenai TKPK/TKPKD

Dasar Hukum
Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) di tingkat pusat, Perpres No. 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010

TKPKD

Tugas dan Tanggung Jawab
TKPKD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

  1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); dan
  2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

Keanggotaan
Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)

Dalam pelaksanaannya, TKPKD diharapkan mampu :

  1. Mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
  2. Melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
  3. Menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

TNP2K melakukan berbagai pelatihan dan advokasi bagi Tim Teknis TKPKD. Dengan pelatihan ini, diharapkan Tim Teknis TKPKD mampu :

  1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah secara mandiri dan institusional TKPK Daerah;
  2. Melakukan analisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD); dan
  3. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah.

***

Fungsi Koordinasi

  • Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan.
  • Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD.
  • Koordinasi SKPD dalam penyusunan RKPD.
  • Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD.
  • Evaluasi perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Fungsi Pengendalian

  • Pengendalian pemantauan terhadap pencapaian tujuan program penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
  • Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala.
  • Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.
  • Pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
  • Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.
  • Penyiapan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) kepada Kepala Daerah dan TNP2K.

Kerangka Monitoring Program SKPD
Tujuan

  • Menurunkan jumlah penduduk miskin
  • Menjaga penduduk rentan tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan
  • Mengurangi kesenjangan

Strategi

  • Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
  • Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
  • Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
  • Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Program

  1. Program Nasional
  • Bantuan soial berbasis individu dan keluarga atau rumah tangga (PKH, PBI-JKN, RASKIN, BSM, dll.)
  • Pemberdayaan kelompok masyarakat (PNPM)
  • Pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil (KUR)
  • Program lainnya
  1. Program Provisi
  2. Program Kabupaten